PERLINDUNGAN HAK MANTAN NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN (Studi Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kabupaten Gresik)

Febriansyah, Ahmad (2026) PERLINDUNGAN HAK MANTAN NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN (Studi Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kabupaten Gresik). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Ahmad Febriansyah_221102030060.pdf Download (3MB)

Abstract

Ahmad Febriansyah. 2026: Perlindungan Hak Mantan Narapidana Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kabupaten Gresik)

Kata Kunci: SKCK, diskriminasi, mantan narapidana, hak atas pekerjaan, hak asasi manusia.

Penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses rekrutmen kerja yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Meskipun hak atas pekerjaan telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada praktiknya mantan narapidana masih mengalami hambatan dalam memperoleh pekerjaan akibat adanya persyaratan SKCK.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi persyaratan (SKCK) dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Gresik?2. Bagaimana bentuk diskriminasi bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan? 3. Bagaimana perlindungan hak mantan narapidana khususnya terkait dengan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Gresik?
Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengimplementasi persyaratan (SKCK) dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Gresik. 2.Untuk mengetahui bentuk diskriminasi bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan. 3. Untuk mengetahui perlindungan hak mantan narapidana khususnya terkait dengan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Gresik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologi hukum dan konseptual. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil Penelitian ini adalah: 1. SKCK masih dijadikan syarat administratif utama oleh perusahaan (sektor formal maupun industri) di Kabupaten Gresik, namun penerapannya belum memperhatikan prinsip proporsionalitas dan relevansi jenis pekerjaan — SKCK sering diterapkan secara umum tanpa mempertimbangkan hak mantan narapidana untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak. Disnaker Kabupaten Gresik pun belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur perlindungan mantan narapidana dalam akses pekerjaan. 2. Diskriminasi terlihat dari penolakan kerja setelah riwayat pidana diketahui melalui SKCK, perlakuan tidak setara dalam seleksi kerja, serta stigma sosial dan ketidakpercayaan dari pemberi kerja. Akibatnya mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan formal dan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap. 3. Perlindungan hak tersebut sebenarnya sudah dijamin dalam UUD 1945 dan prinsip HAM (hak atas pekerjaan dan perlakuan non-diskriminatif), tetapi belum terlaksana efektif karena belum ada regulasi khusus yang membatasi penggunaan SKCK dalam rekrutmen.

Actions (login required)

View Item