PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE KAMBOJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Ekawati, Sindy (2026) PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE KAMBOJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text SINDY EKAWATI_221102040027.pdf Download (1MB)

Abstract

Sindy Ekawati,2026: Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ke Kamboja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia ke Kamboja yang kerap berkaitan dengan praktik eksploitasi berbasis online scam. Korban dalam kasus ini mengalami berbagai bentuk penderitaan, baik fisik, psikis, maupun ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena mengandung unsur eksploitasi dan perampasan kebebasan individu. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja berdasarkan hukum positif, serta kajian konseptual perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa perundang undangan, sekunder berupa buku-buku hukum,jurnal hukum dan artikel hukum yang relevan, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara normatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.
Hasil Penelitian Perlindungan korban dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, keamanan, serta pemulihan. Secara normatif, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama dalam perlindungan korban di luar yurisdiksi nasional. Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban dengan menekankan pemulihan, penghormatan martabat, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam memberikan landasan etis yang memperkuat pentingnya perlindungan korban secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kendala perlindungan hukum terhadap korban TPPO ke Kamboja menurut hukum positif Indonesia, serta mengkajinya berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Actions (login required)

View Item