TINJAUAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK

Firdausi Ulvi, Ainul Malikatil (2026) TINJAUAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Ainul Malikatil Firdausi Ulvi.pdf Download (1MB)

Abstract

Ainul Malikatil Firdausi Ulvi, 2026, Tinjauan Demokrasi Deliberatif Dalam Masa
Jabatan Ketua Umum Partai Politik
Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif, Masa Jabatan, Ketua Umum, Partai Politik
Partai politik memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan sarana
rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia. Undang-Undang No.2 Tahun 2011
tentang Partai Politik menyerahkan pengaturan pergantian kepengurusan dan masa
jabatan ketua umum partai politik melalui AD/ART partai masing-masing.
Pengaturan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan partai,
tetapi kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai demokrasi internal
partai politik, khususnya terkait potensi dominasi elite dan keberlangsungan
regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji pengaturan
masa jabatan ketua umum partai politik dalam perspektif demokrasi deliberatif
yang menekankan partisipasi, keterbukaan, kesetaraan, dan musyawarah dalam
proses pengambilan keputusan.
Dalam penelitian ini, terdapat tiga fokus penelitian: 1) Bagaimana
pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 2) Apakah pengaturan masa jabatan
ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik telah sesuai dengan demokrasi deliberatif. 3) Bagaimana konsep ideal
pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut demokrasi deliberatif.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji
undang-undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, yang
didukung oleh sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Teknik
pengumpulan bahan yang digunakan ialah studi kepustakaan (library research).
Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik belum mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai
politik dan menyerahkan pengaturannya kepada AD/ART masing-masing partai. 2)
Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum secara substantif mencerminkankan
demokrasi deliberatif karena belum mengatur standar minimum demokrasi internal
serta menyerahkan mekanisme pemilihan kepengurusan kepada AD/ART partai
politik, sehingga berpotensi memperkuat dominasi elite dan membatasi partisipasi
kader secara setara. 3) Konsep ideal pengaturan masa jabatan ketua umum partai
politik berdasarkan demokrasi deliberatif adalah dengan menetapkan standar
minimum demokrasi internal partai, termasuk pembatasan masa jabatan ketua
umum paling lama dua periode (only one re-election). Pengaturan tersebut sejalan
dengan prinsip demokrasi deliberatif karena dapat mencegah terjadinya konsentrasi
kekuasaan dalam internal partai serta menjamin kesempatan yang setara kepada
setiap kader untuk berpartisipasi dalam proses kepemimpinan partai sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

Actions (login required)

View Item