ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI KEBIJAKAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP KERENTANAN EKOLOGIS DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Mulyawati, Rosabella (2026) ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI KEBIJAKAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP KERENTANAN EKOLOGIS DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Rosabella Mulyawati_221102030004.pdf Download (2MB)

Abstract

Rosabella Mulyawati, 2026: Analisis Yuridis Konsekuensi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kerentanan Ekologis di Indonesia Perspektif Siyasah Syar‟iyyah.
Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Kerentanan Ekologis, Siyasah Syar‟iyyah, Kemaslahatan.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma perizinan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dari berbasis izin (license-based) menjadi berbasis risiko (risk-based approach). Meskipun bertujuan untuk kemudahan investasi dan efisiensi birokrasi, kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap peningkatan kerentanan ekologis akibat penyederhanaan instrumen pengawasan lingkungan.
Fokus penelitian, fokus kajian ini adalah 1) Apakah sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko saat ini sudah menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat sesuai amanat UUD 1945? 2) Apa konsekuensi dari adanya kebijakan perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja? 3) Bagaimana perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap konsekuensi kebijakan perizinan berbasis risiko dalam menjaga keseimbangan ekologis demi kemaslahatan umum?
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apakah sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam UU Cipta Kerja telah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat sesuai Pasal 28H UUD 1945; 2) Untuk mengkaji konsekuensi yuridis kebijakan Perizinan Berbasis Risiko terhadap peningkatan kerentanan ekologis di Indonesia; dan 3) Untuk menelaah perspektif Siyasah Syar‟iyyah terhadap konsekuensi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam menjaga keseimbangan ekologis demi terwujudnya kemaslahatan umum.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan sinkronisasi regulasi dengan prinsip perlindungan lingkungan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko mengubah logika hukum lingkungan di Indonesia. Pengawasan yang dulunya bersifat preventif (pencegahan di awal melalui AMDAL ketat) bergeser menjadi represif (audit setelah usaha berjalan). 2) Kerentanan ekologis meningkat karena standarisasi risiko seringkali hanya melihat aspek ekonomi dan skala usaha, bukan sensitivitas lokasi. 3) Kebijakan ini cenderung mengabaikan kaidah "Dar‟u al-mafasid muqaddamun „ala jalbi al-mashalih" (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat). Dengan mempermudah izin pada wilayah rentan ekologi demi investasi, pemerintah dianggap telah mendahulukan manfaat ekonomi yang belum pasti di atas pencegahan kerusakan lingkungan yang sudah nyata di depan mata.

Actions (login required)

View Item