IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO 7 TAHUN 2019 DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TAHFIDZIYAH

Rodyana, Dyna (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO 7 TAHUN 2019 DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TAHFIDZIYAH. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Dyna Rodyana_224102030035.pdf Download (4MB)

Abstract

Dyna Rodyana, 2026 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah
Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Sound Horeg, fiqih siyasah Tahfidziyah
Penggunaan sound horeg melebihi batas di Kabupaten Banyuwangi telah memicu dilema sosial antara pemenuhan hak hiburan masyarakat dan perlindungan hak kenyamanan serta kesehatan publik.
Fokus penelitian ini yaitu: 1) Apa saja faktor penyebab penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi harus dibatasi guna menciptakan ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. 2) Bagaimana pengaturan dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2019 beserta Surat Kesepakatan Bersama terkait pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi. 3) Bagaimana analisis pengaturan penggunaan sound horeg dimasa akan datang untuk meningkatan efektivitas implementasi perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidiyah
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis fenomena sound horeg di Kabupaten Banyuwangi dengan menganalisis faktor-faktor penyebab perlunya pembatasan demi menjaga ketertiban. 2) Mendeskripsikan pengaturan dan efektivitas implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 beserta SKB Forkopimda di lapangan, 3) Serta menganalisis penguatan regulasi di masa depan melalui perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah guna menciptakan harmoni sosial yang lebih baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah social-legal, dengan pendekatan sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan. Lokasi penelitian yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam bersama informan yang bersangkutan. Analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan sound horeg harus dibatasi karena telah menimbulkan kerusakan fisik, risiko kecelakaan, gangguan kesehatan, serta disharmonisasi sosial. 2) Implementasi pengendalian sound horeg di Kabupaten Banyuwangi melalui Perda Nomor 7 Tahun 2019 dan Surat Kesepakatan Bersama Forkopimda masih terkendala oleh lemahnya komunikasi, pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 3) Rekonstruksi regulasi dengan mentransformasi SKB menjadi pasal spesifik dalam Perda sangat mendesak untuk memperkuat kepastian hukum dan mengisi kekosongan norma. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah, langkah ini merupakan implementasi prinsip maslahah mursalah dan keadilan guna melindungi masyarakat dari mudharat kebisingan serta menjamin ketenteraman umum yang lebih efektif.

Actions (login required)

View Item