ANALISIS SYARAT POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025)

Nawawi, As'ad (2026) ANALISIS SYARAT POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text As’ad Nawawi_222102010012.pdf Download (3MB)

Abstract

As’ad Nawawi, 2026: Analisis Syarat Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Perspektif Maṣlaḥah (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025).
Kata kunci: Poligami, Maṣlaḥah, Aparatur Sipil Negara.
Pada awal tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Peraturan ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, namun secara eksplisit menetapkan syarat poligami apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan selama 10 tahun perkawinan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan regulasi perkawinan lainnya serta bagaimana posisinya dalam perspektif maṣlaḥah.
Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu menganalisis perbandingan pengaturan izin poligami dalam Pergub tersebut dengan hukum perkawinan lainnya di Indonesia serta mengkaji ketentuan syarat 10 tahun tidak memiliki keturunan dari perspektif maṣlaḥah . Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan izin poligami dalam Pergub tersebut dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian syarat 10 tahun tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif maṣlaḥah.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana untuk memperoleh kesimpulan digunakan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual yang datanya didapat melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 bukan merupakan hal baru, melainkan pengembangan dari regulasi sebelumnya dengan pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif. Dari perspektif maṣlaḥah, ketentuan tersebut bertujuan melindungi istri, menjaga keutuhan keluarga, dan mencegah poligami yang tergesa-gesa. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-usrah, seperti pengaturan hubungan suami-istri, perlindungan keturunan, serta terciptanya ketenangan dan keharmonisan keluarga. Namun demikian, meskipun dinilai memenuhi maṣlaḥah mursalah menurut mazhab Malikiyah, menurut mazhab Hanafiyah ketentuan ini masih memiliki kekurangan karena belum sepenuhnya menunjukkan kemaslahatan yang pasti. Ketentuan ini juga merupakan bentuk taqyīd al-mubāḥ oleh pemerintah yang wajib ditaati oleh masyarakat, khususnya ASN.

Actions (login required)

View Item