Rahman, Ali (2026) IMPLEMENTASI TUGAS PEMBINAAN KEMASYARAKATAN OLEH KEPALA DESA BUNGAYA KANGIN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DESA DAN FIQH SIYĀSAH. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.
|
Text
Ali Rahman_222102030007.pdf Download (3MB) |
Abstract
Implementasi, Tugas Kepala Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Undang-Undang Desa, Fiqh Siyāsah, Kepemimpinan Inklusif.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kepemimpinan lintas agama di Desa Bungaya Kangin, Bali, yang dipimpin oleh Kepala Desa muslim (Irfan Ardiansyah, ditengah masyarakat yang kental dengan budaya hindu bali Konfigurasi unik ini menghadirkan tantangan sekaligus potensi dalam implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam Fiqh Siyāsah. Adapun dalam pokus penelitian ini yaitu bagaimana implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin dalam perspektif Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyasah" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin dalam perspektif Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyāsah
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan studi lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum serta pendekatan konseptual dengan triangulasi nilai (hukum positif, etika Islam, dan kearifan lokal). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, serta member check.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin telah sesuai dengan mandat Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang diwujudkan melalui: (a) pemahaman tugas sebagai amanah konstitusional yang membutuhkan kontekstualisasi; (b)koordinasi lintas sektoral dengan aparat keamanan(c)pengelolaan potensi konflik melalui mekanisme musyawarah, terutama kesepakatan takbiran terpusat saat Idul Fitri berdekatan dengan Nyepi. Tantangan utama adalah perbedaan persepsi antar kelompok, yang diatasi dengan komunikasi deliberatif, prinsip mendengar terlebih dahulu, transparansi, dan konsistensi perilaku inklusif.Kedua, implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan menunjukkan keselarasan mendalam dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah: (a) Keadilan diwujudkan melalui alokasi dana desa proporsional untuk kegiatan keagamaan Hindu dan Islam, pelayanan administratif setara, serta kehadiran fisik Kepala Desa di kegiatan keagamaan Hindu (piodalan, ngaben, pemilihan pemangku); (b) Musyawarah diwujudkan melalui penetapan seluruh program tahunan berdasarkan musyawarah desa(c) Kemaslahatan umum diwujudkan melalui kebijakan takbiran terpusat, pembentukan Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba, (d) Amanah diwujudkan dalam tiga level: normatif (pemahaman tugas sebagai amanah konstitusional dan religius), prosedural (musyawarah inklusif, transparansi anggaran, komunikasi deliberatif), dan substantif (kehadiran fisik lintas iman, alokasi dana adil, konsistensi ucapan dan tindakan)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Mr Ali Rahman |
| Date Deposited: | 17 Jul 2026 02:28 |
| Last Modified: | 17 Jul 2026 02:28 |
| URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/59191 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
