TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH TERPENCIL (Studi Di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

At Thohari, Ahmad Fardhan (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH TERPENCIL (Studi Di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Ahmad Fardhan At Thohari_212102030074.pdf Download (3MB)

Abstract

Ahmad Fardhan At Thohari, 2026: Tanggung Jawab Pemerintah atas Pemenuhan Hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Daerah Terpencil (Studi di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).
Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Pelayanan Publik, Daerah Terpencil, Kesenjangan Digital (Digital Divide), Defisit Infrastruktur.
Pelayanan publik merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan secara merata bagi seluruh warga negara tanpa memandang letak geografis tempat tinggalnya. Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak setiap warga negara atas pelayanan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara standar normatif (das sollen) dengan kondisi aktual (das sein), terutama di wilayah terpencil seperti Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, yang menghadapi keterbatasan akses pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, kesehatan, maupun pendidikan.
Fokus penelitian ini antara lain: 1) bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?, 2) apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?, 3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Terkait keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Kesimpulan penelitian: 1) Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik di Desa Andongrejo telah berjalan secara struktural melalui berbagai program di bidang administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, namun belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara standar normatif dengan realitas di lapangan. 2) Hambatan yang dihadapi pemerintah bersumber dari dua permasalahan utama, yaitu defisit infrastruktur (infrastructure deficit) lintas sektoral dan kesenjangan digital (digital divide) antara kebijakan nasional dengan kesiapan sarana lokal, yang secara bersama-sama menghambat keterjangkauan layanan di wilayah terpencil. 3) Upaya pemerintah telah mencerminkan pergeseran dari model pelayanan pasif menuju model proaktif berbasis jemput bola dan inovasi adaptif, namun efektivitasnya masih terbatas akibat belum terselesaikannya persoalan infrastruktur dasar secara menyeluruh, sehingga dimensi obligation to fulfill sebagai puncak tanggung jawab negara belum sepenuhnya terpenuhi.

Actions (login required)

View Item