ANALISIS YURIDIS ATAS PENAYANGAN FILM DIRTY VOTE DI MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024

Kurrohman, Muhammad Taufik (2026) ANALISIS YURIDIS ATAS PENAYANGAN FILM DIRTY VOTE DI MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text TAUFIQUR ROHMAN_S20193095..pdf Download (1MB)

Abstract

Muhammad Taufik Kurrohman, 2026. Analisis Yuridis Atas Penayangan Film Dirty Vote di Masa Tenang Kampanye Pemilihan Umum 2024.

Kata Kunci: Dirty Vote, Masa Tenang, Kampanye, Kebebasan Berekspresi.

Penayangan film dokumenter Dirty Vote pada masa tenang Pemilu 2024 menimbulkan perdebatan hukum dan politik di tengah masyarakat. Film tersebut memuat kritik dan analisis mengenai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum pemilu di Indonesia.
Fokus penelitian ini adalah: (1) apakah penayangan film Dirty Vote pada masa tenang Pemilu 2024 dapat dikualifikasikan sebagai kampanye yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, dan (2) bagaimana konsepsi hukum penayangan film Dirty Vote ditinjau dari perspektif kampanye dan kebebasan berekspresi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penayangan film dokumenter Dirty Vote pada masa tenang Pemilu 2024 tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 dan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak mengandung unsur ajakan secara eksplisit untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu; dan (2) secara yuridis penayangan film tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma mengenai pengaturan konten politik berbentuk film dokumenter pada masa tenang sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas guna memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Actions (login required)

View Item