INTERPRETASI HAKIM MENGENAI UNSUR - UNSUR DAKWAAN SUBSIDARITAS DALAM PASAL 2 JUNCTO PASAL 3 UNDANG -UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN AL QOWAIDH AL FIQHIYYAH (STUDI LAPANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

Ihsan, Fatihul (2026) INTERPRETASI HAKIM MENGENAI UNSUR - UNSUR DAKWAAN SUBSIDARITAS DALAM PASAL 2 JUNCTO PASAL 3 UNDANG -UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN AL QOWAIDH AL FIQHIYYAH (STUDI LAPANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text FATIHUL IHSAN_211102040011.pdf Download (1MB)

Abstract

Inkonsistensi Hukum pada pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan Disparitas pemidanaan yang
jelas pada bunyi pasal. Pertimbangan Hakim adalah dasar Argumen dalam
memutus perkara, jika Argumen tidak tepat maka putusan bisa dianggap tidak
benar dan tidak adil oleh masyarakat.
Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan penafsiran hakim dalam
memaknai Unsur – unsur dakwaan subsidairitas pada Undang – undang Tindak
Pidana Korupsi. Melalui pendekatan Kualitatif, yakni dengan wawancara kepada
Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
Fokus Penelitian ini diantaranya : (1) Bagaimana Relevansi PERMA No. 1
Tahun 2020 terhadap pengambilan Putusan oleh Hakim ?, (2)Bagaimana
Pandangan Sosial Jurisprudence terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur –
unsur dakwaan Subsidaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?,(3) Bagaimana Pandangan Kaidah Fikih
ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Empiris
atau penelitian lapangan, dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan
perundang – undangan dan pendekatan langsung di lapangan. Proses analisis data
dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan.
Hasil Penelitian ini dapat Disimpulkan : Bahwa PERMA no 1 tahun 2020
masih relevan dan berperan penting dalam memandu hakim menjatuhkan putusan
perkara tindak pidana korupsi pasal 2 jo pasal 3 UU TIpikor serta meminimalisir
disparitas pemidanaan, kecuali dalam perkara Splitsing dengan perbedaan peran
pelaku. Interpretasi hakim terhadap dakwaan subsidairitas mencerminkan
pendeketakan Sociological Juriprudence yang mengakomodasi nilai keadilan
masyarakat tanpa mengesampingkan sifat ketat hukum pidana. Dengan tetap
bertumpu pada fakta persidangan dan ketentuan perundang – undangan. Dari
perspektif kaidah fikih ad-Dhorurotu tuqoddaru Biqodriha, korupsi tetap
merupakan perbuatan terlarang dan kondisi darurat tidak menghapuskan sifat
melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pelaku.

Actions (login required)

View Item