Analisi Konsep Constitutional Complaint di Indonesia Melalui Judicial Review Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Ansori, Zainul (2026) Analisi Konsep Constitutional Complaint di Indonesia Melalui Judicial Review Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Zainul Ansori_212102030083.pdf Download (2MB)

Abstract

Zainul Ansori, 2026: Analisis Konsep Constitutional Complaint Di Indonesia Melalui Judicial Review Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

Kata Kunci: Constitutional Complaint, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Hegemoni.

Constitutional complaint merupakan mekanisme pengaduan konstitusional yang memungkinkan warga negara mengajukan keberatan langsung kepada lembaga peradilan konstitusi apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan, kebijakan, atau keputusan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak konstitusional masih terbatas karena kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih berfokus pada judicial review undang-undang terhadap UUD 1945. Padahal, pelanggaran hak konstitusional tidak selalu bersumber dari undang-undang, tetapi juga dapat muncul dari tindakan konkret negara. Ketiadaan constitutional complaint menunjukkan adanya keterbatasan akses keadilan bagi warga negara. Dalam perspektif Antonio Gramsci, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni hukum karena sistem hukum cenderung membatasi ruang partisipasi warga negara dalam menantang dominasi kekuasaan.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran judicial review di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci dapat dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan constitutional complaint di Indonesia? 2) Bagaimana urgensi penerapan constitutional complaint dalam sistem hukum Indonesia?.
Metode penelitian pada Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif melalui penafsiran dan argumentasi hukum untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai pengembangan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. judicial review di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian norma secara legal-formal, tetapi juga dapat dipahami sebagai ruang perlawanan konstitusional warga negara terhadap produk hukum yang berpotensi mempertahankan dominasi kekuasaan. Dalam perspektif Antonio Gramsci, judicial review memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai strategi counter-hegemonic guna memperluas partisipasi warga negara dalam perlindungan hak-hak konstitusional. 2. penerapan constitutional complaint memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem hukum Indonesia karena dapat melengkapi keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang saat ini hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Keberadaan mekanisme tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif fiqih siyasah, pengembangan constitutional complaint sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), pengawasan terhadap kekuasaan, dan pencegahan kemudaratan (dar'u al-mafasid)..

Actions (login required)

View Item