KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Abdurrahman, Abdurrahman (2026) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text Abdurrahman_S20193032.pdf Download (2MB)

Abstract

Abdurrahman, 2023 : Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Reformasi Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Kata Kunci : Kedudukan dan Kewenangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Demokrasi Pancasila

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum reformasi, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Namun setelah amandemen UUD 1945, kedudukan MPR berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam sistem checks and balances. Perubahan tersebut diikuti dengan berkurangnya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam prinsip Demokrasi Pancasila yang menempatkan permusyawaratan sebagai dasar penyelenggaraan negara.
Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca reformasi, dan 2) bagaimana kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan kedudukan dan kewenangan MPR sesudah reformasi serta menganalisisnya dalam perspektif Demokrasi Pancasila.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori kewenangan, teori checks and balances, dan konsep Demokrasi Pancasila.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagai konsekuensi penerapan prinsip checks and balances. Perubahan tersebut juga menyebabkan penyempitan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga sebagian besar kewenangannya bersifat konstitusional dan insidental. 2) Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, perubahan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, konstitusional, dan berlandaskan prinsip checks and balances. Namun demikian, penguatan fungsi representatif dan permusyawaratan MPR tetap diperlukan agar nilai-nilai Demokrasi Pancasila dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Actions (login required)

View Item