PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

ABDI, ADITYAH LUTFI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text ADITYAH LUTFI ABDI_S20194027.pdf Download (3MB)

Abstract

Adityah, 2026. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Perspektif Hukum Positif
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, KPPBC Jember, KUHP Baru, Restorative Justice
Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Jember menimbulkan kerugian negara dan kemudharatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC TMP C Jember berdasarkan hukum positif, di tengah perubahan paradigma pemidanaan menuju keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember ? 2) Bagaimana pengaturan hukum positif yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas penegakan hukum masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, di mana 12 Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) aktif harus mengawasi 42 kecamatan di 3 kabupaten. Selain itu, pelaku kini menggunakan modus pecah omzet dan penjualan daring melalui Facebook Marketplace dengan sistem COD agar dikategorikan sebagai pelaku ringan dan memperoleh restorative justice. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC TMP C Jember telah menerapkan UU Cukai, KUHP, dan KUHAP secara terpadu. Dari 8 perkara yang ditangani, 3 perkara diselesaikan melalui restorative justice bagi pedagang kecil dengan kewajiban ganti rugi dan pembinaan. Dalam praktiknya, selain melalui proses pidana, beberapa perkara juga diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item