ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK MELALUI BARAK MILITER DI JAWA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

NUR AINI, INTAN (2026) ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK MELALUI BARAK MILITER DI JAWA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text INTAN NUR AINI_222102030040.pdf Download (1MB)

Abstract

Intan nur aini 2026: analisis kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat menurut undang undang hak asasi manusia.

Kata Ku nci: Pembinaan Anak, Barak Militer, Perlindungan Anak.

Pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat merupakan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 mengenai pembinaan karakter bagi anak dengan melibatkan unsur militer. Namun, keterlibatan TNI dalam pembinaan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia Dan perlindungan anak.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Apakah Pembinaan Anak di Barak Militer Melanggar Hak Asasi Manusia 2) Bagaimana prinsip perlindungan HAM dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pembinaan anak di barak militer apakah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia 2) Untuk menganalisis prinsip perlindungan HAM dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kewenangan pemerintah daerah
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pembinaan anak di barak militer berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta berpotensi mengandung unsur kekerasan fisik maupun mental. 2) Prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, non-diskriminasi, serta dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item