PEMBERIAN MAHAR SELURUH HARTA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Aini, Eva Nur (2026) PEMBERIAN MAHAR SELURUH HARTA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI EVA NUR AINI Fix-2 wm.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci : Mahar, Seluruh Harta, Hukum Islam, Hukum Positif.
Mahar sebagai kewajiban dalam perkawinan memiliki fungsi penghormatan
dan perlindungan terhadap hak perempuan. Pada saat ini fenomena pemberian
mahar berupa seluruh harta sangat beragam, salah satunya seperti isu pemberian
mahar seluruh harta oleh calon suami kepada calon istrinya dalam perkawinan,
dimana isu tersebut merupakan latar belakang adanya penelitian ini yang
menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam
dan Hukum Positif. Namun praktik pemberian seluruh harta memunculkan
persoalan terkait keabsahan, akibat hukum apabila terjadi perceraian.
Fokus penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana keabsahan pemberian mahar
seluruh harta dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia, 2)
Bagaimana akibat hukumnya terhadap status mahar ketika terjadi perceraian.
Berkaitan dengan tujuan penelitian, yang disusun berdasarkan fokus
penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan mengetahui
keabsahan pemberian mahar seluruh harta dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif di indonesia, 2) Mengetahui akibat hukumnya terhadap status mahar
apabila terjadi perceraian.
Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada
data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan
metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur,
dokumen hukum, serta bahan pustaka lainnya untuk memperkuat penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keabsahan pemberian mahar
seluruh harta dalam perspektif hukum islam dan positif di indonesia, sah selama
memenuhi syarat sah serta prinsip kemaslahatan. Mahar harus berasal dari harta
miliki sendiri, bukan dari mengambil hak orang lain tanpa izin, dan harus ditentukan
secara jelas baik jenis, sifat, maupun jumlahnya agar tidak menimbulkan
ketidakpastian atau perselisihan di kemudian hari, 2) Akibat hukum dalam hal
perceraian, hak istri atas mahar tetap dilindungi dan dapat dituntut sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item