HERMENEUTIKA HUKUM TERHADAP PENAFSIRAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DUKUN DAN PRAKTIK SUPRANATURAL

Firmansyah, Dicky (2026) HERMENEUTIKA HUKUM TERHADAP PENAFSIRAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DUKUN DAN PRAKTIK SUPRANATURAL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsii_Dicky Firmansyah1 Hukum Tata Negara_222102030018(1).pdf Download (1MB)

Abstract

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan menawarkan atau memberikan jasa dengan mengaku memiliki kekuatan gaib atau kemampuan supranatural untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan penderitaan terhadap orang lain. Meskipun penjelasan pasal menegaskan bahwa yang dikriminalisasi adalah praktik penipuan berkedok supranatural, penerapan norma tersebut tetap memerlukan penafsiran karena berkaitan dengan istilah yang hidup dalam realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Pasal 252 seharusnya ditafsirkan agar tetap sesuai dengan tujuan kriminalisasi tanpa bergeser pada pembuktian fenomena metafisis mengenai keberadaan kekuatan gaib, serta bagaimana implikasi penafsiran tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan perspektif hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Pasal 252 tidak cukup dilakukan secara tekstual, tetapi harus mempertimbangkan sejarah pembentukan norma, tujuan kriminalisasi, dan konteks sosial masyarakat melalui konsep fusion of horizons. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman bahwa objek kriminalisasi bukanlah keberadaan kekuatan gaib, melainkan perbuatan menawarkan atau memanfaatkan klaim kemampuan supranatural sebagai sarana memperoleh keuntungan atau menimbulkan penderitaan terhadap orang lain. Dengan demikian, hermeneutika Hans-Georg Gadamer memberikan model penafsiran yang lebih rasional, kontekstual, dan selaras dengan tujuan pembentukan Pasal 252, sehingga mampu mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Actions (login required)

View Item