TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Muntazam, Rafli Iqbalul (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text RAFLI IQBALUL MUNTAZAM_S20193024.pdf Download (1MB)

Abstract

Rafli Iqbalul Muntazam, 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Orang Dengan Gangguan Jiwa.
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari upaya menjaga martabat kemanusiaan. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM merupakan suatu keharusan demi terciptanya kesejahteraan sosial, keadilan, serta peningkatan kualitas hidup manusia. Prinsip dasar dalam menegakkan HAM yang terjadi pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, sebagai mana perlindungan hukum yang terdapat pada Undang-Undang No 17 tahun 2023, terdapat hak-hak perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa berupa pelayanan kesehatan di Indonesia tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fokus penelitian membahas tentang: 1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ menurut UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan?, 2) Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi ODGJ berdasarkan tanggung jawab Perda dan UU Kesehatan, sedangkan tujuan penelitian berfokus pada: 1) Untuk mendeskripsikan pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ menurut UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. 2) Untuk mendeskripsikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi ODGJ berdasarkan tanggung jawab Perda dan UU Kesehatan.
Penyusunan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis. Dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa pembacaan referensi dan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan pertanyaan dari fokus penelitian, sehingga membentuk kesimpulan berupa jawaban.
Hasil penelitian ini mengarah pada dua pembahasan: 1) salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah memberikan upaya pelayanan kesehatan, baik berupa pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Maka penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh ODGJ sebagai bentuk hak asasi manusia, 2) kemudian penelitian ini berlanjut pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan dalam melindungi hak asasi manusia bagi ODGJ.

Actions (login required)

View Item