TINJAUAN KEMASLAHATAN UMUM DALAM LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WARUNG PANGKU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

Januar Putra, Dirnas (2026) TINJAUAN KEMASLAHATAN UMUM DALAM LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WARUNG PANGKU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text DIRNAS JANUAR PUTRA_214102030006_compressed.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan kemaslahatan umum
terhadap larangan penjualan minuman beralkohol di warung pangku sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan
Peredaran Minuman Keras. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih
ditemukannya praktik penjualan minuman beralkohol di warung pangku yang
berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, serta moralitas
masyarakat.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana implementasi
ketentuan perda no 15 tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras?, 2)
Bagaimana aspek kemaslahatan umum menurut fiqih siyasah dusturiyah ?
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis ketentuan peraturan daerah
tentang pernjualan minuman keras di warung pangku di kabupaten Gresik., 2)
Menganalisis tentang tinjauan kemaslahatan umum menurut fiqih siyasah
dusturiyah mengenai peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002
tentang larangan penjualan minuman keras.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Dengan
endekatan penelitian sosiologi hukum dan perundang-undangan statute approach.
Teknik pengumpulan data mengunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan Reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penjualan minuman
beralkohol di warung pangku pada dasarnya telah mencerminkan prinsip
kemaslahatan umum, khususnya dalam upaya menjaga akal, jiwa, dan ketertiban
sosial. Namun, implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal karena
dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan penegakan hukum,
rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku
usaha tetap menjalankan praktik tersebut.

Actions (login required)

View Item