ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Khumairo, Intan Bilqis (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text INTAN BILQIS KHUMAIRO_222102040011.pdf Download (1MB)

Abstract

Intan Bilqis Khumairo, 2026. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Business Judgment Rule, Hukum Pidana Islam
Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin Business Judgment Rule dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas melindungi pengurus korporasi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, namun penerapannya dalam perkara pidana berpotensi disalahgunakan sebagai dasar pembelaan dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sementara konsep Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pihak yang memiliki kesadaran, kebebasan berkehendak, dan pemahaman atas akibat perbuatannya.
Penelitian ini berfokus pada tiga hal: (1) Bagaimana hakikat doktrin Business Judgment Rule dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia; (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin BJR dan penegakan hukumnya; (3) Bagaimana analisis Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah terhadap doktrin Business Judgment Rule dalam tindak pidana korporasi.
Tujuan penelitian ini yaitu; (1) untuk mengetahui hakikat doktrin Business Judgment Rule dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia; (2) untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin BJR dan penegakan hukumnya; (3) untuk mengetahui konsepsi Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah terhadap doktrin Business Judgment Rule dalam tindak pidana korporasi.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, merujuk pada UUD NRI 1945, KUHP nomor 01 tahun 2023, UU PT nomor 40 tahun 2007, UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 Jo UU Tipikor nomor 20 tahun 2001, UU TPPU nomor 08 tahun 2010, Perma nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penannganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi..
Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, di mana Business Judgment Rule memberikan perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian; (2) pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya sepanjang tindak pidana terjadi dalam lingkup kewenangannya, namun penerapan Business Judgment Rule dalam penegakan hukum belum optimal akibat disharmonisasi peraturan perundang-undangan; dan (3) Business Judgment Rule sejalan dengan konsep Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah dalam hukum pidana Islam yang menjadikan unsur kesalahan, niat, dan kesadaran sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Actions (login required)

View Item