IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)

Fiy Bih, Kafa (2026) IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali). Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text KAFA FIY BIH_S20192118.pdf Download (2MB)

Abstract

Kafa Fiy Bih, 2026: Implementasi Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)

Kata Kunci: Implementasi Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Living Law, Nazir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan yuridis (legal gap) antara regulasi formal perwakafan di Indonesia dengan realitas sosiologis masyarakat Muslim minoritas di Desa Pegayaman, Bali. Praktik penyerahan tanah kebun produktif umat di desa adat ini telah berlangsung ratusan tahun dengan bersandar kuat pada hukum adat lisan (living law) serta asas saling percaya yang mendalam kepada tokoh agama (Kyai), sehingga tidak sinkron dengan corak hukum positif negara yang kaku-administratif.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi praktik wakaf yang berjalan di tengah masyarakat Desa Pegayaman? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? 3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap praktik perwakafan di lokasi tersebut?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan dan memahami secara mendalam implementasi praktik wakaf warga Desa Pegayaman. 2) Mengidentifikasi serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambatnya. 3) Menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap praktik wakaf di Desa Pegayaman.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologi hukum) menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) bersama wakif, pengurus nazir perorangan, petani penggarap (penyakap), serta pemuka keagamaan desa, yang ditopang oleh studi dokumentasi lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Implementasi wakaf dimulai dari ikrar lisan teologis kepada Kyai, diformalisasikan oleh Nazir di KUA untuk sertifikasi BPN, lalu kebun produktif dikelola penyakap lewat sistem bagi hasil nelonin (sepertiga bagian) serta sistem lelang hasil bumi (pemajeg) untuk dana operasional masjid dan kas makam. 2) Faktor pendukung meliputi tingginya public trust, etos kerja pengurus baru, program survey, potensi agraris, dan adat nelonin; sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya literasi hukum, fluktuasi panen alami, gesekan internal, serta nihilnya pembukuan keuangan. 3) Tinjauan yuridis menunjukkan aspek formal (AIW dan sertifikat BPN) telah terpenuhi, namun secara substantif undang-undang berjalan tidak efektif akibat meluasnya tuna-aksara regulasi pengurus serta pincangnya fungsi pembinaan BWI yang sebatas formalitas sehingga memicu kelalaian manajerial dan kegagalan total investasi agrobisnis proyek cabai.

Actions (login required)

View Item