ANALISIS PELIBATAN KETUA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR INTERNAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA) STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN

Hadi Dwinova, Kaila Shabina Putri (2026) ANALISIS PELIBATAN KETUA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR INTERNAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA) STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova_221102030072.pdf Download (8MB)

Abstract

Kaila Shabina Putri Hadi Dwinova, 2026: Analisis Pelibatan Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Internal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Studi Tentang Independensi Kelembagaan.
Kata Kunci: Pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Danantara
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tahun 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi negara. Namun, pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara, khususnya sebagai anggota Komite Pemantau dan Akuntabilitas, menimbulkan rangkap jabatan yang berpotensi adanya konflik kepentingan, dan melanggar ketentuan Pasal 29 huruf i UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang di mana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Pimpinan KPK tidak diperbolehkan memiliki jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK.
Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1) Apakah pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Bagiamana kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam melakukan pengawasan dan akuntabilitas kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisa pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal Badan Pengelola Investasi Danantara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2) Menganalisa kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam melakukan pengawasan dan memastikan akuntabilitas kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Metode penelitian yang dipakai yakni normatif dengan menempatkan hukum sebagai peraturan, asas serta norma yang wajib diterapkan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelibatan Ketua Pimpinan KPK dalam struktur internal BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 thun 2019 Tentang KPK berpotensi menimbulkan konflik norma terkait larangan rangkap jabatan serta memengaruhi independensi kelembagaan KPK, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga independensi KPK. 2) Kedudukan Ketua Pimpinan KPK dalam BPI Danantara merupakan penugasan fungsional dalam pengawasan preventif, bukan pelaksanaan kewenangan atribusi KPK. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi pengawasan, konflik kepentingan, serta memengaruhi independensi kelembagaan KPK, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan, mekanisme penanganan benturan kepentingan, dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau dan Akuntabilitas.

Actions (login required)

View Item