OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

Ma'ula, Nadiatus (2026) OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Nadiatus Ma'ula_224102030011.pdf Download (2MB)

Abstract

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai kendala, khususnya akibat keterbatasan anggaran bantuan hukum yang berdampak terhadap akses keadilan masyarakat miskin.
Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum menurut hukum positif. 2) Bagaimana dampak keterbatasan anggaran bantuan hukum terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember; dan 3) Bagaimana upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III, teori hukum responsif Philip Selznick dan Robert Nonet, serta perspektif fiqh siyasah tanfidziyah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bantuan hukum di Kabupaten Jember: 1) Mekanisme pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang meliputi tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan persyaratan, penetapan pemberian bantuan hukum, hingga pelaksanaan pendampingan secara litigasi maupun nonlitigasi. 2) Berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dampak tersebut terlihat dari terbatasnya pendampingan perkara, kurang meratanya layanan bantuan hukum, rendahnya sosialisasi hukum, serta terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap organisasi bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan hukum belum berjalan secara maksimal, khususnya pada aspek sumber daya dan komunikasi. 2) Upaya optimalisasi yang dilakukan organisasi bantuan hukum meliputi peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, penyuluhan hukum kepada masyarakat, penguatan layanan bantuan hukum nonlitigasi, serta peningkatan komitmen advokat dan organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif hukum responsif dan fiqh siyasah tanfidziyah, optimalisasi bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dan pelaksana kebijakan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan Masyarakat.

Actions (login required)

View Item