Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Sanksi Penonaktifan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan

Jannah, Fara Datul (2026) Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Sanksi Penonaktifan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text FARA DATUL JANNAH_224102030015.pdf Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat yang memiliki tujuan untuk menjaga dan menegakkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun MKD memiliki peran yang penting sebagai alat kelengkapan DPR, MKD belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal terhadap putusan penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik. Hal ini terlihat dari putusan sidang dengan menjatuhkan sanksi penonaktifan yang tidak diatur dalam UU MD3 atau Peraturan DPR No. 1 tahun 2015, sehingga tindakan yang ditetapkan dinilai tidak mencerminkan tujuan awal dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1). Apa dasar hukum penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR? 2). Bagaimana kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penonaktifan anggota DPR ditinjau dari prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia? 3). Bagaimana pengaturan ideal mengenai hukuman disiplin atas pelanggaran kode etik DPR?.
Tujuan penelitian ini yakni 1) Mengkaji mengenai dasar hukum
pengaturan terhadap sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik. 2) Menganalisis kewenangan MKD bertujuan untuk menegaskan adanya keadilan yang berlandaskan perspektif prinsip negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. 3) Menelaah pengaturan ideal atas sanksi penonaktifan anggota dewan yang melanggar kode etik.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilandasi oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka.
Hasil penelitian ini adalah 1) Dasar hukum penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik masih perlu perbaikan, karena dari segi yuridis, filosofis, dan sosiologis belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. 2) Kewenangan yang dimiliki MKD tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dalam memberikan sanksi MKD melebihi wewenangnya sehingga terjadi kekosongan hukum. 3) Pengaturan ideal mengenai pelanggar kode etik harus mencakup secara tegas mengenai sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota dewan DPR yang melakukan pelanggaran kode etik, guna memastikan peraturan yang adil dan dapat menjaga martabat dan kehormatan DPR.

Actions (login required)

View Item