Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda di Desa Setia Mekar Sari, Tambun Selatan Kab. Bekasi ( Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Bth/2021/PN CKR dan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PN CKR)

Naimah, Jannatun (2026) Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda di Desa Setia Mekar Sari, Tambun Selatan Kab. Bekasi ( Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Bth/2021/PN CKR dan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PN CKR). Undergraduate thesis, Universitas islam negri kiai haji achmad siddiq jember.

Text Jannatun Naimah_S20194029 sudah watermac.pdf Download (7MB)

Abstract

Jannnatun Naimah, 2026,
“kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa
sertifikat ganda di desa setia mekar sari,tambun selatan kab. Bekasi(studi putusan nomor
83/pdt.bth/2021/pn ckr dan putusan nomor 70/pdt.g/2025/pn ckr)”
Kata kunci : Kepastian Hukum, Keadilan, Sertifikat Ganda
Sengketa sertifikat ganda di Desa Setia Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi bermula dari adanya pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah
yang sebelumnya telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht) serta telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN). Namun, munculnya dua sertifikat atas bidang tanah yang sama mengakibatkan
terjadinya sengketa dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pemegang hak,
sehingga perlindungan terhadap hak kepemilikan mereka menjadi tidak terpenuhi..
Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim
dalam putusan pengadilan negeri terkait sertifikat ganda di Desa Setia Mekar sari? 2)
Apakah hakim dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda telah menerapkan asas
kepastian hukum dan asas keadilan? 3) Bagaimana Implikasi putusan pengadilan negeri
terhadap perlindugan hak pemegang sertifikat tanah?.
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan
pengadilan negeri terkait sertifikat ganda di Desa Setia Mekar sari; 2) Menganalisis
penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan oleh hakim dalam penyelesaian
sengketa sertifikat ganda; dan 3) Mengidentifikasi implikasi putusan pengadilan terhadap
perlindungan hak pemegang sertifikat tanah dalam penyelesaian sengketa sertifikat
ganda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan terkait
sengketa sertifikat ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam Putusan
Nomor 83/Pdt.Bth/2021/PN Ckr dan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PN Ckr lebih
menitikberatkan pada kepastian hukum formal dan ketertiban hukum acara perdata.
Hakim mempertahankan kekuatan putusan yang telah inkracht serta lebih mengutamakan
syarat formal gugatan dibandingkan menggali substansi perdamaian dan perlindungan
terhadap pihak yang beritikad baik; 2) Penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan
dalam kedua putusan belum berjalan secara seimbang karena hakim lebih mengutamakan
kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif, sehingga perlindungan hukum
terhadap pemegang sertifikat resmi yang memperoleh hak secara sah belum sepenuhnya
terpenuhi; dan 3) Implikasi penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa pemegang
sertifikat tanah belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal akibat lemahnya
administrasi pertanahan, ketidaksinkronan data, serta masih adanya putusan yang
berorientasi pada formalitas hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan
kerugian bagi masyarakat yang beritikad baik.

Actions (login required)

View Item