ANALISIS YURIDIS REGULASI ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS DENGAN HAK KONSTITUSIONAL

Zahro, Aan Faizatuz (2026) ANALISIS YURIDIS REGULASI ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS DENGAN HAK KONSTITUSIONAL. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Aan Faizatuz Zahro_221102030006 Watermark.pdf Download (1MB)

Abstract

AAN FAIZATUZ ZAHRO, 2026: Analisis Yuridis Regulasi Anggaran Makan
Bergizi Gratis Dengan Hak Konstitusional Pendidikan
Kata Kunci: Analisis,Regulasi, Anggaran, Makan Bergizi Gratis, Pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis
nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Namun, penempatan pembiayaan MBG
ke dalam mandatory spending pendidikan sebesar 20% APBN sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran
2026 menimbulkan problematika ambiguitas terkait pemaknaan penyelenggaraan
pendidikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kebijakan tersebut
dipandang berpotensi menimbulkan distorsi fungsi anggaran pendidikan
sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena anggaran
pendidikan pada dasarnya diprioritaskan untuk pembiayaan proses pedagogis,
sarana pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika kebijakan anggaran
Program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait efektivitas serta kesesuaiannya
dengan prinsip keadilan sosial dan hak konstitusional warga negara, konsep
keuangan negara dalam pemaknaan pembiayaannya, serta merumuskan konsep
regulasi anggaran yang ideal sesuai dengan prinsip konstitusional.
Fokus penelitian yang diteliti yaitu: 1.) Apa problematika kebijakan
anggaran program Makan Bergizi Gratis? 2.) Bagaimana konsep keuangan negara
dalam memahami pemaknaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis? 3.)
Bagaimana konsep regulasi anggaran Makan Bergizi Gratis yang ideal?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan pendekatan
kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan
dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi,
jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Problematika kebijakan
anggaran Program Makan Bergizi Gratis terletak pada adanya potensi
inkonstitusionalitas penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai intervensi
gizi yang secara substansial berada dalam ranah kesehatan masyarakat, sehingga
menimbulkan distorsi fungsi mandatory spending pendidikan dan berpotensi
mengurangi kualitas pembiayaan pendidikan nasional. 2.) Konsep keuangan
negara memaknai pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk
penggunaan APBN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan amanat
konstitusi. 3.) Konsep ideal regulasi anggaran Makan Bergizi Gratis harus
dilakukan melalui pemisahan nomenklatur anggaran antara sektor pendidikan dan
kesehatan, penerapan skala prioritas berbasis daerah rawan stunting, serta
pembentukan regulasi yang tegas untuk menjaga disiplin fiskal dan mencegah
kanibalisasi anggaran pendidikan, sehingga pemenuhan hak atas kesehatan dan
hak atas pendidikan dapat berjalan secara seimbang, efektif, dan konstitusional.

Actions (login required)

View Item