ANALISIS KOMPARATIF SANKSI DENDA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Moh Yusuf, Bahrudin (2026) ANALISIS KOMPARATIF SANKSI DENDA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text MOH. YUSUF BAHRUDIN_S20194072.pdf Download (2MB)

Abstract

Bahrudin, Moh. Yusuf. 2026. Analisis Komparatif Sanksi Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing: Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Denda, Hukum Positif, Pidana Islam, Ta’zir bil Maal, Gharamah.
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian finansial negara serta merusak tatanan sosial dan keadilan publik. Kendati sanksi denda telah diatur sebagai instrumen pidana, efektivitas penegakannya dalam hukum positif Indonesia masih menghadapi kendala mendasar terkait pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengaturan sanksi denda tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia; 2) Menganalisis pengaturan sanksi denda dalam hukum pidana Islam; serta 3) Menganalisis perbandingan dan efektivitas pengaturan sanksi denda antara hukum positif dan hukum pidana Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif (kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis serta komparatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) pengaturan sanksi denda dalam hukum positif Indonesia mengalami transisi dari sistem nominal kaku pada UU Tipikor jo. KUHP lama menuju sistem kategori dinamis (Kategori I–VIII) pada UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Namun, efektivitas penagihannya masih terkendala oleh pelarian aset, ketiadaan aset terpidana, serta kecenderungan pelaku memilih pidana kurungan/penjara pengganti dibanding membayar denda. 2) Dalam hukum pidana Islam, korupsi dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir (seperti ghulul, risywah, dan khiyanat) di mana sanksi denda (gharamah atau ta'zir bil maal) tidak dibatasi nominalnya secara kaku oleh nash, melainkan diserahkan pada diskresi hakim (ulul amri). Sanksi diprioritaskan untuk pemulihan hak publik/korban (restoratif), preventif, dan disesuaikan dengan tingkat kerugian serta kapasitas finansial pelaku. 3) Komparasi menunjukkan persamaan pada orientasi efek jera dan perlindungan harta publik (hifz al-mal). Perbedaannya terletak pada sifat aturan (positif terikat legalitas kaku/kodifikasi; Islam bersifat fleksibel berbasis siyasah syar’iyyah). Konstruksi hukum pidana Islam terbukti lebih efektif dan responsif karena menekankan fleksibilitas besaran denda proporsional, perampasan aset menyeluruh (ta'zir maliyyah), serta integrasi nilai moral-spiritual yang mampu menutup celah manipulasi hukum.

Actions (login required)

View Item