KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AMANAT PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DALAM PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN)

Arif Maulana, Muhammad (2026) KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AMANAT PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DALAM PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Muhammad Arif Maulana watermark.pdf Download (4MB)

Abstract

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang
dikenal memiliki perkembangan sektor industri cukup pesat. Pasuruan berada
dalam kondisi sosial ekonomi yang sejahtera. Namun, kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tergolong fakir miskin dan
anak-anak yang hidup dalam kondisi terlantar. Fenomena ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara perkembangan ekonomi daerah dengan pemerataan
kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan peneliti untuk menganalisis kepatuhan
pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan
Amanat Pasal 34 Ayat (1) dalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar.
Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana bentuk kepatuhan Dinas Sosial
Kabupaten Pasuruan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar; dan 2) apa
hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan
amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian
lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan Sosiologi hukum. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer
diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, perangkat desa, dan masyarakat
penerima bantuan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan,
buku, jurnal, serta dokumen terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten
Pasuruan terhadap amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 diwujudkan melalui
berbagai program sosial, seperti bantuan sosial atau sembako, Program Keluarga
Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan kewirausahaan,
penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga, rehabilitasi sosial, serta rujukan anak
terlantar ke Pusat Pelayanan Sosial Anak Abadi (PPSAA). Meskipun demikian,
pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang
dihadapi antara lain belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur fakir
miskin dan anak terlantar, adanya kendala validasi dan verifikasi data penerima
bantuan, permasalahan input data di tingkat desa, dugaan ketidak objektifan dalam
pendataan, serta masih adanya anak yang kembali turun ke jalan karena faktor
pergaulan. Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan
bentuk kepatuhan terhadap amanat konstitusi, namun masih diperlukan penguatan
regulasi, pendataan, koordinasi.

Actions (login required)

View Item