Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Perspektif Fatwa MUI NOMOR 1/ MUNAS VII/MUI /5/2005 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dwi Seniwati, Mei Amina (2025) Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Perspektif Fatwa MUI NOMOR 1/ MUNAS VII/MUI /5/2005 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text MEI AMINA DWI SENIWATI_S20192129.pdf Download (7MB)

Abstract

Mei Amina Dwi Seniwati: Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Perspektif Fatwa Mui Nomor 1/ Munas Vii/Mui /5/2005 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Sinematografi.
Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang melindungi karya ciptaan manusia, seperti film, agar memiliki manfaat ekonomi dan dilindungi dari pembajakan. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta sudah ada sejak lama, dan saat ini, dengan adanya teknologi informasi, penyebaran informasi dan pelanggaran hak cipta menjadi lebih mudah. Pembajakan film secara digital, terutama melalui aplikasi seperti Telegram, merugikan pembuat film karena mereka tidak menerima royalti yang seharusnya. Faktor-faktor seperti kemudahan mengakses internet, biaya menonton film yang tinggi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak cipta film menurut Fatwa MUI dan UU No. 28 Tahun 2014.
Rumusan Masalah: 1.) Bagaimana Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005? 2.) Bagaimana Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta?.
Tujuan penelitian : 1.) Mengetahui Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005? 2.) Mengetahui Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta?
Metode penelitian adalah yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber hukum primer, skunder dan tersier. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil dari penelitian ini ialah: 1.) Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/200 pembajakan diharamkan karena termasuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak kekayaan (ḥuquq ma’liyyah) orang lain yang dilindungi syariat. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara hukum negara dan nilai-nilai agama dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual dari praktik pembajakan di dunia digital 2.) Pembajakan film melalui aplikasi Telegram merupakan tindakan yang secara tegas dilarang, baik menurut hukum positif Indonesia (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) maupun hukum Islam (Fatwa MUI). Dari perspektif UUHC, tindakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif, dengan mekanisme perlindungan seperti notice and takedown.

Actions (login required)

View Item