IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA TRIJAYA DI DESA BALUNG LOR KABUPATEN JEMBER

Febri Ardiyansyah, Ariyo (2026) IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA TRIJAYA DI DESA BALUNG LOR KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Ariyo Febri Ardiyansyah _ 224105030008.pdf Download (4MB)

Abstract

Ariyo Febri Ardiyansyah, M. Daud Rhosyidy, 2026: Implementasi Good Governance pada Badan Usaha Milik Desa Trijaya di Desa Balung Lor Kabupaten Jember
Kata Kunci: BUMDes, Good governance, Manajemen
Implementasi good governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan upaya pengelolaan usaha desa yang dilakukan secara terarah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa. BUMDes Trijaya di Desa Balung Lor Kabupaten Jember menjadi salah satu BUMDes yang menunjukkan perkembangan kelembagaan dan usaha melalui penerapan tata kelola yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, serta pengembangan usaha berbasis potensi desa dan teknologi digital.
Fokus penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi good governance pada BUMDes Trijaya? (2) Bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan BUMDes Trijaya?.
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui implementasi good governance pada BUMDes Trijaya. (2) Untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mendukung pengelolaan BUMDes Trijaya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di BUMDes Trijaya Desa Balung Lor. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan melibatkan pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Trijaya telah menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan usaha desa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen juga telah berjalan melalui perencanaan berbasis potensi desa, pengorganisasian dengan pembagian tugas yang terstruktur, pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan melalui pemerintah desa dan forum musyawarah. Namun demikian, masih terdapat kendala transparansi pada pemerataan akses informasi dan partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan penguatan pada aspek tersebut agar pengelolaan BUMDes dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item