ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIDIKAN CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Maulana Ibrahim, Fiki (2026) ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIDIKAN CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah.

Text FIKI MAULANA IBRAHIM_221102030050.pdf Download (2MB)

Abstract

Fiki Maulana Ibrahim, 2026: Analisis Yuridis Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
Kata Kunci: Ratio Legis, Syarat Pendidikan, Calon Kepala Desa, Good Governance, Fiqh Siyasah.
Indonesia sebagai negara hukum menerapkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menetapkan pendidikan minimal calon kepala desa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Ketentuan tersebut perlu dikaji untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturannya (ratio legis), kesesuaiannya dengan prinsip good governance, serta arah pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke depan dalam perspektif fiqh siyasah, dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas dan kewenangan kepala desa.
Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio legis pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menilai kesesuaiannya dengan prinsip good governance, serta mengkaji arah pengaturannya ke depan dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ratio legis pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berkaitan dengan penetapan kualifikasi minimum dan pemberian akses pencalonan yang luas bagi masyarakat desa. Namun, alasan khusus penetapan jenjang SMP atau sederajat belum dapat dipastikan dari dokumen yang ditelusuri, sementara tugas dan kewenangan kepala desa menuntut kecakapan dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance karena belum optimal dalam mendukung kapasitas calon untuk menjalankan pemerintahan desa yang kompleks; dan (3) pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke depan dalam perspektif fiqh siyasah diarahkan pada peningkatan standar pendidikan minimal dari SMP atau sederajat menjadi Strata 1 (S1), berdasarkan prinsip al-kifayah, al-maslahah, al-amanah, dan al-‘adalah, dengan tetap memperhatikan keadilan akses masyarakat serta kompetensi calon kepala desa.

Actions (login required)

View Item