IMPLEMENTASI TATA KELOLA OBYEK WISATA RONGGOJALU (STUDI PASAL 6 huruf d PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034)

Gilang Kharisma, Aditya (2026) IMPLEMENTASI TATA KELOLA OBYEK WISATA RONGGOJALU (STUDI PASAL 6 huruf d PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034). Undergraduate thesis, Fakultas Syariah.

[img] Text
Aditya Gilang Kharisma_224102030005.pdf

Download (2MB)

Abstract

Aditya Gilang Kharisma, 2026: Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu (Studi Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034)
Kata Kunci: Implementasi, Tata Kelola, Obyek Wisata
Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dengan pelaksanaannya dalam pengelolaan Objek Wisata Ronggojalu. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemeliharaan fasilitas wisata, koordinasi birokrasi, dan kejelasan pelimpahan kewenangan pengelolaan aset, sehingga efektivitas pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat belum tercapai secara optimal.
Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034? (3) Bagaimana Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Untuk Mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, pengelola objek wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, keabasahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) implementasi Pasal 6 huruf d belum berjalan optimal karena komunikasi dari kabupaten ke desa tidak berjalan baik, wewenang atas aset tidak jelas, kompetensi pengelola terbatas, dan belum ada Peraturan Desa maupun SOP; (2) faktor pendukungnya adalah potensi alam, inovasi BUMDes berupa perahu kaca dan perahu karet, promosi media sosial, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah tumpang tindih kewenangan, belum adanya Peraturan Desa, dampak pandemi Covid-19, dan akses lokasi; (3) efektivitas tata kelola bersifat parsial karena pemerintah kabupaten sudah menyediakan fasilitas tetapi belum melakukan pemeliharaan dan pendampingan, sementara pemerintah desa melalui BUMDes mulai menggerakkan ekonomi warga dengan hasil yang masih terbatas.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180104 Civil Law and Procedure
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Aditya Gilang Kharisma
Date Deposited: 27 Oct 2026 01:22
Last Modified: 27 Oct 2026 01:22
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/59634

Actions (login required)

View Item View Item