KEBIJAKAN PELAYANAN PENERBITAN IZIN DIGITAL MELALUI APLIKASI JELITA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN JEMBER

Kusuma Ningtias, Indira Dwi (2026) KEBIJAKAN PELAYANAN PENERBITAN IZIN DIGITAL MELALUI APLIKASI JELITA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Indira Dwi Kusuma Ningtias_224102030027.pdf Download (3MB)

Abstract

Indira Dwi Kusuma Ningtias, 2026 Kebijakan Pelayanan Penerbitan Izin Digital Melalui Aplikasi JELITA Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance di Kabupaten Jember
Kata Kunci: Kebijakan Pelayanan, Perizinan Digital, Aplikasi JELITA, Good Governance
Aplikasi JELITA (Jember Layanan Izin Terpadu) dikembangkan DPMPTSP Kabupaten Jember sejak 2022 dan resmi beroperasi 2025 sebagai bentuk digitalisasi perizinan usaha. Meski dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahap perizinan secara elektronik, pelaksanaannya masih terkendala integrasi sistem yang belum menyeluruh, keterbatasan sarana dan kelembagaan, serta kesenjangan literasi digital dan blank spot internet di sejumlah wilayah, sehingga muncul jarak antara harapan normatif pelayanan digital yang efektif dan akuntabel dengan kenyataan pelaksanaannya.
Fokus penelitian ini yaitu: 1) kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelayanan penerbitan izin digital menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) praktik kebijakan pelayanan izin digital melalui Aplikasi JELITA oleh DPMPTSP Kabupaten Jember; dan 3) efektivitas kebijakan pelayanan tersebut dalam mewujudkan prinsip good governance.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelayanan izin digital berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014; 2) menganalisis praktik manajemen pelayanan izin digital melalui Aplikasi JELITA; serta 3) menganalisis efektivitas pelayanan tersebut dalam mewujudkan good governance.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, perundang-undangan, dan konseptual. Lokasi penelitian di DPMPTSP Kabupaten Jember. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur DPMPTSP dan masyarakat pengguna layanan; data sekunder dari peraturan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelayanan izin digital memiliki landasan hukum yang sah dalam urusan pemerintahan konkuren bidang penanaman modal, sehingga sesuai prinsip legalitas; 2) praktik manajemen pelayanan melalui Aplikasi JELITA telah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, meski masih terkendala integrasi sistem dan sebagian proses manual; dan 3) efektivitas pelayanan dalam mewujudkan good governance belum optimal karena keterlambatan proses, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga diperlukan penguatan menyeluruh agar pelayanan semakin selaras dengan prinsip good governance.

Actions (login required)

View Item