Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Kamil, Adip (2026) Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Adip Kamil_212102030076.pdf Download (11MB)

Abstract

Adip Kamil, 2026: Wewenang Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Kata Kunci: Wewenang Pemerintah, Monitoring dan Evaluasi, Dana Desa, Pemerintahan Desa.
Dana Desa merupakan instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan implementasi monitoring dan evaluasi Program Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.
Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso; dan (2) bagaimana implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Dana Desa di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai monitoring dan evaluasi Dana Desa serta menganalisis implementasinya di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan monitoring dan evaluasi Program Dana Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, serta peraturan daerah dan peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi; (2) implementasi monitoring dan evaluasi di Desa Banyuputih dilaksanakan melalui pemeriksaan administrasi, monitoring lapangan, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban dengan keterlibatan pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Pelaksanaannya mendukung transparansi melalui keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat serta memperkuat akuntabilitas melalui tertib administrasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

Actions (login required)

View Item