PEMUNGUTAN PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIBEBANKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tohir Ali, Mohammad (2026) PEMUNGUTAN PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIBEBANKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Mohammad Tohir Ali_222102020042.pdf Download (4MB)

Abstract

Mohammad Tohir Ali, 2026: Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan Kepada Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Kata Kunci: Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai, Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan, Kemaslahatan.
Pajak tidak langsung merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menggunakan mekanisme tax shifting, yaitu pengalihan beban pajak dari pihak yang secara yuridis berkewajiban memungut pajak kepada konsumen sebagai pihak yang secara ekonomis menanggung beban tersebut. Mekanisme ini menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena pembebanannya tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi konsumen, sehingga berpotensi memengaruhi prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (maslahah).
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen? 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen. 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan referensi yang relevan dengan objek penelitian.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Mekanisme pemungutan pajak tidak langsung di Indonesia menempatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak kepada negara, sedangkan beban ekonominya dialihkan kepada konsumen melalui harga barang dan/atau jasa. 2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemungutan pajak pada dasarnya diperbolehkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memenuhi kebutuhan negara, sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, dan tidak menimbulkan kezaliman.

Actions (login required)

View Item