ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PERSEPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Hasanah, Siti Aizatun (2026) ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PERSEPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah.

Text Siti Aizatun Hasanah_221102030022.pdf Download (2MB)

Abstract

Siti Aizatun Hasanah, 2026. Analisis Keputusan Presiden Terkait Pemberian Tanda Kehormatan Persepektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
Kata Kunci: Keputusan Presiden, Tanda Kehormatan, Kewenangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Pemberian tanda kehormatan merupakan kewenangan atribusi Presiden sebagai kepala negara yang diatur dalam Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Praktik pemberian tanda kehormatan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pidana menimbulkan persoalan mengenai batas diskresi Presiden serta kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana bentuk keputusan presiden terhadap pemberian tanda kehormatan? 2) apakah keputusan presiden tentang pemberian tanda kehormatan sesuai dengan persepektif asas-asas umum pemerintahan yang baik?.
Tujuan penelitian ini adalah:1) untuk menganalisis bentuk keputusan presiden dalam pemberian tanda kehormatan. 2) untuk menganalisis dan mengkaji kesesuaian keputusan presiden dalam pemberian tanda kehormatan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum lain yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum positif yang mengatur penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1)keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang bersifat tertulis dan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum pemberian tanda kehormatan kepada pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 2)asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pemberian tanda kehormatan kepada orang yang memiliki catatan pidana atau menimbulkan penolakan dari masyarakat dapat bertentangan dengan syarat penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undangundang Nomor 20 Tahun 2009, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan Presiden harus digunakan secara objektif, terbuka, dan hati-hati agar tujuan pemberian penghargaan negara tetap tercapai.

Actions (login required)

View Item