ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BENCANA EKOLOGIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tiya, Bayu Aldi (2026) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BENCANA EKOLOGIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah.

Text Bayu Aldi Tiya 224102030003 Hukum Tata Negara.pdf Download (1MB)

Abstract

Bayu Aldi Tiya, 2026: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Negara Atas Bencana Ekologis Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Bencana Ekologis, Izin Usaha, Gugatan Lingkungan Hidup
Kewenangan negara menerbitkan izin usaha atas sumber daya alam berpasangan dengan kewajiban mengawasi dan menanggung akibat izin tersebut. Dalam praktiknya, tanggung jawab itu kerap berhenti pada tahap penerbitan izin, sehingga ketika izin memicu kerusakan lingkungan hidup yang berujung bencana, negara cenderung berjarak dari akibatnya, sementara beban tanggung jawab dialihkan sepenuhnya kepada korporasi pemegang izin. Bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November–Desember 2025, yang merenggut 1.072 korban jiwa dan kerugian mencapai Rp68,67 triliun, terjadi di kawasan yang sebagian besar berstatus izin resmi, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mendasar mengenai sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat kewenangannya sendiri.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis yang timbul akibat izin usaha yang diterbitkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2) Bagaimana mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis tersebut?
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis yang timbul akibat izin usaha yang diterbitkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) untuk menganalisis mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama dan pendekatan konseptual sebagai pendekatan pendukung. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis kemudian ditinjau dari perspektif maqashid syariah.
Penelitian ini memperoleh hasil yakni: 1) pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis dikonstruksikan dari bunyi pasal UU PPLH (Pasal 2 huruf a, Pasal 15 sampai Pasal 19, Pasal 63 ayat (1), serta Pasal 71 dan Pasal 72) yang dibaca bersama Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, melalui empat elemen, yaitu kewajiban hukum aktif negara, pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hubungan kausal kolektif-sistemik, dan kerugian nyata warga negara; konstruksi ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan (hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-nasl, dan hifz al-bi'ah); 2) UU PPLH tidak mengatur gugatan terhadap negara atas kelalaian perizinan secara eksplisit, dan Pasal 93 yang semula membuka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga mekanisme gugatan terdiri atas tiga jalur yang bersumber dari norma yang berbeda, yaitu citizen lawsuit (yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023), class action dengan negara sebagai turut tergugat (Pasal 91 UU PPLH dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002), serta gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) melalui PTUN (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Ketiga jalur menghadapi hambatan berupa pengetatan kedudukan hukum dan sulitnya eksekusi putusan terhadap negara.

Actions (login required)

View Item