PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN

MATHOVANI, SALMA AMRIYA (2022) PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN. PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN. pp. 1-117.

[img] Text
SKRIPSI SALMA AMRIYA MATHOVANI (HTN S20173032).pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Salma Amriya Mathovani: Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN.

Kata Kunci: Politik Luar Negeri, Perjanjian Ekstradisi, Kejahatan Transnasional

Pola hubungan antar bangsa dan adanya politik luar negeri yang semakin kompleks, telah mendorong pula berkembangnya kejahatan transnasional. Perkembangan tersebut menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan mempromosikan keamanan internasional untuk memerangi dan menghapus kejahatan transnasional.
Fokus masalah yang diteliti adalah 1) Mengapa negara indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN. 2) Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan. 3) Bagaimana prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negera indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Dibutuhkannya perjanjian ekstradisi ASEAN untuk negara Indonesia karena dapat mempermudah penangkapan pelaku kejahatan transnasional terutama dalam lingkup teritorial Asia Tenggara dan mengadilinya sesuai yurisdiksi yang telah ditetapkan. 2) Upaya yang telah dilakukan Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan adalah dengan melakukan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional. 3) Prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan Indonesia adalah menjadikan negara-negara yang bersangkutan memiliki balance of power dalam menghadapi perkembangan ancaman global.

Item Type: Article
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: SALMA AMRIYA MATHOVANI
Date Deposited: 21 Jun 2022 04:02
Last Modified: 21 Jun 2022 04:02
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/7609

Actions (login required)

View Item View Item