Analisis Sistem Sharia Compliance Pada Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia, Malaysia Dan The United Kingdom

Adawiyah, Robiatul (2022) Analisis Sistem Sharia Compliance Pada Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia, Malaysia Dan The United Kingdom. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text ROBIATUL ADAWIYAH_S20182101.pdf Download (1MB)

Abstract

Robiatul Adawiyah, 2022: Analisis Sistem Sharia Compliance Dalam Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom.

Kata Kunci: Sharia Compliance, Pengaturan, Perbankan Syariah, Indonesia, Malaysia, The United Kingdom.

Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan syariah sebagai conditiosine qua non Perbankan Syariah. Banyak kritikan tajam dari masyarakat bahwa bank syariah di Indonesia belum mematuhi prinsip syariah dikarenakan beberapa problema yakni dalam prakteknya lembaga pengawas lemah dalam independensi, tumpang tindih regulasi, rangkap jabatan, serta kaburnya makna regulasi.
Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pengaturan sharia compliance Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom? 2) bagaimana bentuk lembaga yang memiliki wewenang sharia compliance di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom? dan 3) bagaimana tawaran konsep sharia compliance dan implikasinya terhadap kemajuan Perbankan Syariah di Indonesia? Penelitian ini bermaksud untuk menemukan kelebihan dari sistem kepatuhan syariah dari masing-masing negara sehingga akan dibentuk konsep baru guna memajukan sistem kepatuhan syariah di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk memeriksa apakah terdapat kesamaan antara proporsi tanggung jawab dan otoritas. Perbandingan berdasar pada kualifikasi, alur proses, tata kelola, undang-undang dan tanggung jawab masing-masing lembaga pengawas syariah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep yang merujuk asas hukum. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yakni pengaturan dari tiap-tiap negara, bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal hukum, skripsi dan karya ilmiah lain serta bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum peneliti menggunakan teknik deskriptif komparatif yang disimpulkan berdasarkan arguentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia sangat komprehensif sedangkan pengaturan di the UK mengenai Perbankan Syariah belum diatur secara khusus. 2) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan syariah di Indonesia berada di bawah lembaga non-pemerintah sedangkan Malaysia berada di bawah bank sentral dan The United Kingdom berada di bawah perusahaan atau bank masing-masing. 3) Konsep yang ditawarkan oleh peneliti adalah perlu adanya penegasan dalam pembagian tugas, perlu menata ulang, perbaikan dan bertansformasi ke arah yang lebih baik terutama implikasi fungsi dan peran yang diemban oleh masing-masing lembaga pengawasan. Hal ini penting untuk memaksimalkan peran lembaga pengawas dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item