PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Waris, Moh. Wahyu Al (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Moh. Wahyu Al Waris_S20181069.pdf Download (1MB)

Abstract

Kasus perzinahan sudah sangat sering terjadi dimasyarakat yang menyebabkan hamilnya seorang perempuan dan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya enggan untuk bertanggungjawab. dari data KPAI tercatat ada 2 juta kasus aborsi di Indonesia serta 30% diantaranya dibawah umur. Dari kasus perzinahan tersebut menyebabkan banyaknya penelantaran terhadap anak dan perempuan yang hamil. Islam dan hukum positif saat ini dirasa belum efektif dalam menerapkan tujuan hukum. Dengan demikian maka penting untuk penelitian ini dilakukan sehingga dapat menjawab persoalan hukum.
Peneliti dalam skripsi ini memfokuskan beberapa hal yang akan dikaji antara lain 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum positif? 3) Bagaimana peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak anak hasil zina?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil zina ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan metode kajian pustaka yang bersumber pada Al-Quran dan hadist, buku, Perpu dan hal-hal lain yang berkaitan.
Dari Analisa yang telah dideskripsikan penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu 1) Menurut perspektif Hukum Islam meskipun tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya anak hasil zina tetap memperoleh haknya seperti hak hidup, pengasuhan, Pendidikan yang layak, dan hak nafkah jadi bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah, 2) Menurut hukum positif anak hasil zina disini juga mempunyai hak perlindungan hukum yang sama seperti anak pada umunya setelah adanya putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010, seperti hak hidup tumbuh dan berkembang, hak pemeliharaan dan hak waris, juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak hasil zina memiliki hak perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum dan negara , 3) Negara sudah berupaya membuat berbagai aturan yang dapat menjamin hak anak di negara Indonesia dengan membentuk Lembaga Lembaga yang menaungi terkait perlindungan anak seperti KPPPA, KPAI Komnas PA, namun dalam peranan nya memang belum secara maksimal menangani kasus terkait pemenuhan hak-hak anak.

Actions (login required)

View Item