Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Indonesia

Satria Wicaksono, Bagas (2022) Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

[img] Text
Bagas Satria Wicaksono, S20184002.pdf

Download (1MB)

Abstract

Dalam sistem hukum pidana tidak pernah terlepas pada nilai-nilai hukum itu sendiri. Mulai dari pancasila sampai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1 menekankan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun persoalannya hukumlah yang harus menyelesaikan. Seperti halnya korupsi yang dari zaman ke zaman semakin memburuk. Melemahnya pengaturan pidana mati bagi koruptor sangat kurang sehingga tidak memunculkan adanya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketidakadilan dalam hukum dapat dan harus ditolak untuk membentuk dan memiliki karakter hukum. Terutama bagi para pelaku korupsi dana bantuan sosial di Indonesia Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ? 2) Apakah Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di Indonesia telah sesuai dengan Nilai Hukum ? 3) Bagaimana Urgensi Penerapan Pidana Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di Indonesia Masa Mendatang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ? Sebagai sarana pendukung penelitian ini dalam mengidentifiksi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain : pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Menimbang bahwa dengan banyaknya sistem peraturan mengenai korupsi tidak memberikan jaminan bahwa korupsi dapat diminimalisir dengan waktu yang cepat. 2) Mulai dari pandangan hukuman mati koruptor dalam segi nilai kepastian hukum yang mana dalam pandangan ini mendukung bahwa regulasi mengenai hukuman mati terhadap koruptor itu sudah ada dalam draf akademik serta Undang-undang yang berkaitan dengan korupsi. Kemudian pada nilai kemanfaatan, adanya pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bukan hanya sebagai bentuk pembalasan akibat perbuatannya akan tetapi hal itu juga memiliki dampak yang cukup kuat di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir dilihat dari nilai keadilan penerapan hukuman mati tidak boleh terlepas dari yang namanya falsafah pemidanaan. 3) Untuk memprediksi dan menerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia, maka dibutuhkan adanya perbandingngan penerapan hukuman mati di beberapa negara lain China, Vietnam, Thailand. Sekaligus menganalisis pidana mati koruptor dalam hukum pidana Islam

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Keadilan, Pidana Mati, Korupsi, Dana Bantuan Sosial
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180104 Civil Law and Procedure
18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180114 Human Rights Law
18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Bagas Satria Wicaksono
Date Deposited: 20 Jul 2022 02:55
Last Modified: 20 Jul 2022 02:55
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11084

Actions (login required)

View Item View Item