Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Indonesia

Satria Wicaksono, Bagas (2022) Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Bagas Satria Wicaksono, S20184002.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam sistem hukum pidana tidak pernah terlepas pada nilai-nilai hukum
itu sendiri. Mulai dari pancasila sampai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1
menekankan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun persoalannya
hukumlah yang harus menyelesaikan. Seperti halnya korupsi yang dari zaman ke
zaman semakin memburuk. Melemahnya pengaturan pidana mati bagi koruptor
sangat kurang sehingga tidak memunculkan adanya asas keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian. Ketidakadilan dalam hukum dapat dan harus ditolak untuk
membentuk dan memiliki karakter hukum. Terutama bagi para pelaku korupsi dana
bantuan sosial di Indonesia
Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana
Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ?
2) Apakah Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di
Indonesia telah sesuai dengan Nilai Hukum ? 3) Bagaimana Urgensi Penerapan
Pidana Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di Indonesia Masa Mendatang
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ?
Sebagai sarana pendukung penelitian ini dalam mengidentifiksi
permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif
dengan penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan beberapa metode
pendekatan, antara lain : pendekatan perundang-undangan, konseptual dan
perbandingan.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Menimbang bahwa dengan
banyaknya sistem peraturan mengenai korupsi tidak memberikan jaminan bahwa
korupsi dapat diminimalisir dengan waktu yang cepat. 2) Mulai dari pandangan
hukuman mati koruptor dalam segi nilai kepastian hukum yang mana dalam
pandangan ini mendukung bahwa regulasi mengenai hukuman mati terhadap
koruptor itu sudah ada dalam draf akademik serta Undang-undang yang berkaitan
dengan korupsi. Kemudian pada nilai kemanfaatan, adanya pemberlakuan hukuman
mati bagi koruptor bukan hanya sebagai bentuk pembalasan akibat perbuatannya
akan tetapi hal itu juga memiliki dampak yang cukup kuat di kalangan masyarakat.
Dan yang terakhir dilihat dari nilai keadilan penerapan hukuman mati tidak boleh
terlepas dari yang namanya falsafah pemidanaan. 3) Untuk memprediksi dan
menerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia, maka dibutuhkan
adanya perbandingngan penerapan hukuman mati di beberapa negara lain China,
Vietnam, Thailand. Sekaligus menganalisis pidana mati koruptor dalam hukum
pidana Islam

Actions (login required)

View Item