PERLINDUNGAN HAK TAYANG SINEMATOGRAFI WARKOP DKI PADA TELEVISI NASIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

mohamad, idam romadhon (2024) PERLINDUNGAN HAK TAYANG SINEMATOGRAFI WARKOP DKI PADA TELEVISI NASIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. HUKUM HAK CIPTA. (Unpublished)

Text jurnal selesai.pdf Download (709kB)

Abstract

Perkembangan zaman yang kian meningkatkan kualitas bidang teknologi
dunia, turut menjadi salah satu perhatian baru dimana semua orang
cenderung bisa mudah menciptakan dan mencuri sebuah karya ciptaan
orang lain. Beberapa waktu lalu Pada akhir pemutaran film DKI reborn di
jakarta, salah satu tokoh pelawak legendaris Indonesia Indrodjojo
Kusumonegoro alias Indro menyampaikan suatu hal terkait pemutaran film￾film Warkop DKI pada televisi nasional, bahwasanya pemutaran film-film
tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Indro yang saat ini menjadi
personel terakhir dari ketiga teman seperjuangannya dalam Warkop DKI.
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Perlindungan Hak
Cipta Terhadap Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada
Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual? 2) Bagaimana
Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memenuhi Hak
Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti?.
Penelitian ini menggunakan metode penelitaian kualitatif dengan jenis
penelitiannya yakni kajian pustaka (library reseach), pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi mengambil dari berbagai sumber data
literature serta menggunakan data wawancara secara tidak langsung
melainkan data wawancara yang dilakukan pihak lain dengan pembahasan
yang sama dalam penelitian.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi salah satu
penyokong dalam hukum positif Indonesia khususnya terkait pembahasan
terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dituangkan
dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005. Kemudian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri,
Hak Desain Tata Letak Terpadu, Hak Paten, Hak Atas Merek, serta Hak
Cipta tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/15/2005. Pada
dasarnya jika pengaturan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
yang ditetapkan melalui Fatwa DSN MUI ini merupakan ketentuan yang
jelas memiliki keselarasan dengan syariat yang berlaku dalam Islam. 2) Berkaitan dengan ketentuan serta konsekuensi yang harus diterima oleh
pihak stasiun televisi yang mana melakukan tindakan pembajakan karena
tidak memiliki lisensi resmi dalam menayangkan ulang film Warkop DKI
serta menyertakan unsur komersial dalam setiap jeda penayangan film,
maka jika berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta, maka hal ini merupakan sebuah tindakan yang
melanggar, mencurangi dan tidak menghargai hak cipta karya seseorang.
Kata Kunci: Sinematografi Warkop DKI, Fatwa MUI No. 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Actions (login required)

View Item