KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMBUANGAN AKHIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

Hijriyah, Lailatul (2022) KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMBUANGAN AKHIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012. Undergraduate thesis, uin kiai haji achmad siddiq.

Text REVISI KE 2 Lala.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kekayaan yang ada dibumi
nusantara baik di darat, dan udara untuk mensejahterakan rakyat sebagai amanah
konstitusi. Kendati demikian dalam praktiknya ditemukan polemik yang dihadapi,
terutama saat berhadapan dengan rakyat. Dalam konteks agraria, tanah dipandang
sebagai suatu entitas material yang berfungsi sebagai tempat dari bidang
kehidupan manusia, dari bermukim sampai dengan memperoleh penghidupan.
Segala aktivitas manusia tersebut secara empiris meninggakan ekses berupa residu
atau sisa, baik limbah dan atau sampah. Di satu sisi, kebutuhan akan tanah
semakin meningkat dengan naiknya populasi penduduk. Sedangkan, di sisi lain
dengan pertambahan populasi penduduk, bertambah pula sisa dari aktivitas
manusia yang diselenggarakan di atas tanah.
Adapun Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana
kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan
pengelolaan sampah? 2). Apakah pengadaan tanah untuk pembuangan dan
pengelolaan sampah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tujuan Penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui kebijakan pemerintah
terhadap pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. 2).
Untuk mengetahui kesesuaian antara pengadaan tanah untuk pengelolaan sampah
dan pembuangan akhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Normative Legal
Research) dan terfokus pada kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini diantaranya adalah : 1). Undang–Undang No 2 Tahun
2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
adalah manifestasi dari kebutuhan negara untuk menata masyarakat sebagaimana
kewajiban negara melindungi hak-hak masyarakatnya. 2). Pencapaian pengadaan
tanah untuk tempat pengelolaan sampah dan pembuangan akhir perlu di sesuaikan
dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga pelaksanaannya mampu
terselesaikan hingga ke tingkat daerah.

Actions (login required)

View Item