Analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana islam (analisis putusan nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt)

Fitriyatin, Fitri (2022) Analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana islam (analisis putusan nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Fitriyatin_s20174001_HPI.pdf Download (1MB)

Abstract

Fitriyatin, Abdul Wahab, 2022 : Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak
dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt)
Kata Kunci : Pemidanaan, tindak pidana, perlindungan anak, Undang-undang
perlindungan anak, Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai
bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dipersidangan dengan
menggunakan surat dakwaan tunggal yang dibuat oleh jaksa penuntut umum
dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana eksploitasi anak di kejaksaan
Negeri Sampit
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 1). Apakah
pemidanaan dalam Putusan Nomor. 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt. telah sejalan dengan
teori pemidanaan? 2). Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku
tindak pidana perlindungan anak dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt?
Untuk memecahkan permasalahan tersebut, peneliti memakai jenis
penelitian ini yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi
kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustakan. 1).
Kesimpulam dari penelitian ini adalah Penjatuhan pemidanaan yang
menggunakan Surat dakwaan tunggal dalam Putusan Hakim Nomor
93/Pid.Sus/PN.Spt nyatanya kurang relevan jika dikaitkan dengan kronologi kasus
yang terungkap dipersidangan. Jika surat dakwaan ini tetap digunakan maka akan
bertolak belakang dengan teori pemidanaan. Sepatutnya jaksa penuntut umum
membuat dan menyusun urat dakwaan kedalam bentuk dakwaan Alternatif
sehingga memberika opsi pilihan kepada hakim pengenaan pasal mana yang bisa
berkaitan dengan unsur perbuatan terdakwa. 2). hakim dalam islam boleh
memutus suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam syari’at yang
kemudian penjatuhan hukuman tersebut disebut dengan hukuman Ta’zir. akan
tetapi seorang hakim dalam memutus perkara tersebut haruslah mengedepankan
unsur-unsur dari Ijma’, Qiyas, Istida,dan kemaslahatan masyarakat jika hukuman
tersebut dilaksanakan. putusan nomor 93/Pid.Sus.2020/PN.Spt menurut hemat
penulis sebenarnya sudah memenuhi Hukuman Ta’zir , dengan tetap memberikan
sanksi kepada pelaku sehingga menimbulkan efek jera. akan tetapi penjatuhan
hukumannya kurang mencapai kemaslahatan masyarakat jika hukumannya terlalu
ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera.

Actions (login required)

View Item