KEWENANGAN DPRD DALAM PEMAKZULAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Studi Kasus Usaha Pemakzulan Bupati Jember Oleh DPRD Jember)

Rodeka, Silvia (2022) KEWENANGAN DPRD DALAM PEMAKZULAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Studi Kasus Usaha Pemakzulan Bupati Jember Oleh DPRD Jember). Undergraduate thesis, UIN KHAS KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text SKRIPSI_RODEKA_SILVIA[1].pdf Download (2MB)

Abstract

Di akhir pemerintahan Dr. Hj. Faida, MMR merebak usaha pemakzulan bupati akibat kegagalannya menjalankan amanah rakyat. Pihak DPRD Kabupaten Jember secara terang-terangan mengajukan hak interpelasi dan hak angket kepada Bupati. Faida dinilai melanggar amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 serta rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pelanggaran merit mengenai mutasi pegawai. Berbagai titik kegagalan Dr. Hj. Faida, MMR ini akhirnya menjadi alasan kuat memungkinkannya pemakzulan Bupati.
Untuk itu, fokus penelitian menunjukkan bahwa 1). Bagaimana usaha pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember? 2). Bagaimana usaha pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD? 3). Bagaimana usaha pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai objek penelitian ini kantor DPRD Jember, Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer.
Hasil penelitian 1). Bahwa pihak DPRD Jember melakukan Sidang Paripurna yang menghasilkan produk hukum yaitu; (a) surat keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2019 tentang usulan penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember, (b) surat keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Usulan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember, (c) surat keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 22 J uli 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember terhadap Bupati Jember, 2). Bahwa dalam keputusan yang dilakukan oleh pihak DPRD Jember sudah tepat untuk memanggil pihak Bupati untuk di minta pertanggungjawaban. 3). Bahwa banyaknya permasalahan yang terjadi didalam kepemimpinan Bupati Kabupaten Jember antara pihak DPRD. Jika dikaji dari perspektif hukum Islam dimana ada beberapa kriteria yang dipaparkan salah satunya seperti seorang pemimpin itu harus pandai dalam mengatur urusan rakyat dan kepentingan umum, hal ini yg menjadi salah satu alasan pihak DPRD melakukan pemakzulan terhadap seorang kepala Bupati karena tidak mampu mengelola sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember.

Actions (login required)

View Item