RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Rauf, Moh. Abd (2020) RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Moh. Abd. Rauf_ S20164040.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

Problematika kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi berubah menjadi vampire state karena hampir semua infra dan suprastruktur politik dan sistem ketatanegaraan terkena penyakit korupsi. Sehingga dalam konteks tersebut pelaksanaan hukuman mati dapat dijadikan sebagai tindakan represif dan juga preventif. Perlu diadakannya rancangan formulasi politik hukum pidana dalam memperluas mekanisme penerapan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam keadaan tertentu. Dalam konteks hukum Islam, hukuman mati bagi koruptor juga dapat diterapkan. Korupsi secara perlahan merusak tatanan dunia karena di dalamnya mengandung tindakan pengkhianatan, penggelapan, suap dan manipulasi hak-hak masyarakat. Islam memandang tegas dalam menyikapi tindakan korupsi yang keji karena menimbulkan kerusakan (chaos) tatanan kehidupan. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan pembentukan hukum Islam atau disebut dengan Maqashid Syari’ah yang mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Konsep Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor? 2) Bagaimana Telaah Perspektif Maqashid Syari’ah dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui Konsep Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor. 2) Mengetahui Telaah Perspektif Maqashid Syari’ah dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang�undang Tipikor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan karena peneliti menganalisis secara mendalam nilai-nilai dalam undang-undang dengan perspektif Maqashid Syari’ah. Hasil dari penelitian ini di antaranya adalah 1) Rancangan kebijakan formulasi sangat memungkinkan untuk dilakukan reformasi dan reformulasi aturan perundang-undangan agar dapat diberlakukannya hukuman mati dalam kasus korupsi. 2) Perluasan hukuman mati terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam perspektif Maqashid Syari’ah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pada hakikatnya, Hukum Islam sebuah sistem yang luwes dan komprehensif dalam menciptakan tatanan hidup yang berkeadilan demi kesejahteraan umat.

Actions (login required)

View Item