Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 Terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja dan Kreditor atas Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit

LUKMAN HAKIM, MOHAMMAD (2019) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 Terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja dan Kreditor atas Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit. Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text MOHAMMAD LUKMAN HAKIM_S 2015 2033.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (legal entity). Dalam kegiatan usahanya, PT seringkali mengalami kesulitan keuangan (financial distress), sehingga berimbas pada kondisi pailit. Kondisi ini merupakan akibat dari besarnya utang daripada aset yang dimiliki. Dalam kondisi pailit, PT selaku debitor pailit tidak dapat melakukan kegiatan usahanya kembali, dan aset-aset PT dikelola oleh kurator guna sebagai pelunasan piutang-piutang kreditor. Kreditor dalam kepailitan PT, masing-masing mempunyai hak preferensi (hak mendahului), baik itu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Dengan diputuskannya uji materi tentang ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 67/PUU-IX/2013, maka muncul norma baru dimana upah pekerja dalam hal terjadi kepailitan sebuah PT, haruslah didahulukan pelunasannya daripada kreditor yang lain. Lantas apa saja implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan 67/PUU-IX/2013 terhadap hak preferensi upah pekerja dan kreditor dari PT yang dinyatakan pailit. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas ? 2) Bagaimana Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap hak preferensi upah pekerja bilamana Perseroan Terbatas dinyatakan pailit ? 3) Bagaimana Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap hak preferensi kreditor bilamana Perseroan Terbatas dinyatakan pailit ?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengurai dan membahas secara sistematis akibat hukum Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap hak preferensi upah pekerja dan kreditor apabila terjadi kepailitan dari Perseroan Terbatas. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undangundang, konseptual dan kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bilamana terjadi kepailitan maka akan berakibat hukum terhadap beberapa aspek dalam PT, antara lain terhadap harta kekayaan dan perikatan PT, organ PT, dan status badan hukum PT. 2) Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap hak preferensi upah pekerja adalah menempatkan upah pekerja sebagai piutang yang harus didahulukan pelunasannya dan untuk hak-hak pekerja lainnya diposisikan setelah kreditor separatis untuk pelunasannya serta mengesampingkan hak preferensi kreditor lain. 3) Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap kreditor adalah memposisikan hak preferensi kreditor separatis sebagai pelunasan yang didahulukan setelah upah pekerja, lalu disusul oleh kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Actions (login required)

View Item