Kebijakan Penerapan Upah Minimum Kabupaten Perspektif Serikat Buruh Muslim Indnesia (Sarbumusi) Bondowoso Tahun 2019

GIANTO, SU (2019) Kebijakan Penerapan Upah Minimum Kabupaten Perspektif Serikat Buruh Muslim Indnesia (Sarbumusi) Bondowoso Tahun 2019. Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text SUGIANTO_083 142 072.pdf - Submitted Version Download (15MB)

Abstract

Upah atau gaji merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau imbalan kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Sebagaisalah satusumber pendapatan, sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Apa dasar penetapan upah minimum kabupaten di Bondowoso? 2). Bagaimana penerapan upah minimum kabupaten di Bondowoso? 3). Bagaimana upah minimum kabupaten menurut Sarbumusi? 4). Bagaimana peran sarbumusi terhadap penerapan UMK kabupaten Bondowoso? Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan UMK di kabupaten Bondowoso. 2). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar penerapan UMK di kabupaten Bondowoso. 3). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran sarbumusi terhadap penerapan UMK kabupaten Bondowoso. 4). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran sarbumusi terhadap penerapan upah minimum kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada di masyarakat, penelitian ini yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1). System penerapan upah di Kabupaten Bondowoso variatif sesuai perjanjian kerja yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, mulai dari mingguan, setengah bulan sekali, bulanan atau bahkan sistem borongan. 2). Penerapan upah diberbagai perusahaan dikabupaten Bondowoso sesuai dengan fakta dilapangan yang ditemukan oleh peneliti masih banyak yang tidak sesuai standart upah minimum kabupaten. 3). Penerapan upah minimum kabupaten Bondowoso yang masih belum sesuai standart upah minimum kabupaten Bondowoso salah satu pemicu timbulnya kemudhratan atau kesenjangan social lainnya. 4). Sarbumusi masih menjadi mitra buruh dalam mengawal dan keawajiban buruh di kabupaten Bondowoso.

Actions (login required)

View Item