Pengupahan Buruh Borongan Pada PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember Ditinjau dari Undang-undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

ARISTANTI, DESTI YUDI (2019) Pengupahan Buruh Borongan Pada PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember Ditinjau dari Undang-undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text DESTI YUDI ARISTANTI_S20152060.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

Pengupahan termasuk aspek penting dalam perlindungan buruh. Pasal 1 angka 3 KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa: “ Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja”.2 Fokus masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme kontrak kerja buruh borongan di PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana regulasi perlindungan hukum tentang hak-hak buruh borongan di PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?. 3) Bagaimana implementasi perlindungan hukum tentang upah buruh borongan di PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember? Tujuan penelitian ini adalah: 1.Untuk memahami mekanisme kontrak kerja buruh borongan di PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. 2.Untuk memahami regulasi perlindungan hukum tentang hak-hak buruh borongan di PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. 3.Untuk memahami implementasi perlindungan hukum tentang upah buruh borongan pada PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Mekanisme kontrak kerja buruh borongan pada PT Perkebunan Nusantara XII melalui lisan, kesepakatan antara mandor dan buruh borongan. 2) Regulasi perlindungan hukum tentang hak-hak buruh borongan pada PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember diantaranya adalah: a.Rumah dinas, b. Listrik 450 watt untuk 2 rumah, c. Tunjangan anak sekolah 100 ribu pertahun, d. THR Rp. 350.000,-, e. Pengobatan di puskesmas bagi buruh atau keluarga yang sakit. 3) Implementasi perlindungan hukum tentang upah buruh borongan di PT Perkebunan Nusantara XII Afd Dampar Kabupaten Jember masih di bawah UMK Jember.

Actions (login required)

View Item