Problematika Penerapan Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin (Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember )

AMALIA, CICI RISKI (2019) Problematika Penerapan Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin (Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember ). Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text CICI RISKI SUFI AMALIA_S20151002.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

Pada prinsipnya pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh syariat maupun peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain syarat administratif yang ditetapkan undang-undang berkaitan batas minimal usia perkawinan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, undang-undang juga memberikan keleluasaan tentang adanya dispensasi kawin bagi yang masih belum cukup umur yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kenyataan ini tentunya menimbulkan inkonsistensi norma dalam Undang-Undang Perkawinan terlebih lagi tidak diatur kriteria/syarat khusus dalam mengajukan dispensasi kawin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA wilayah kabupaten Jember mengenai penerapan pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember?, Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember? Dan Bagaimana penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember perspektif Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ? Tujuan penelitian ini adalah Untuk memaparkan penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember dan untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember serta untuk memaparkan penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember perspektif Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di KUA wilayah kabupaten Jember. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 1) Bahwa secara administratif KUA di Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas. Apabila calon pengantin tidak memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka pihak KUA akan menerbitkan surat penolakan (Model N5) dan memberikan pemahaman kepada orangtua/ wali calon pengantin terkait perlunya konsistensi dalam pemenuhan batas minimal usia kawin yang ditentukan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.2).Bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin di KUA Kabupaten Jember diantaranya faktor budaya/adat, faktor hamil diluar nikah, kehendak diri sendiri dan kekhawatiran orang tua. 3). Bahwa penerapan batas minimal usia kawin dan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun problematika kesadaran masyarakat terhadap batas minimal usia kawin dan dispensasi kawin masih menjadi tugas KUA untuk mengawal agar pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat diimplementasikan dengan baik.

Actions (login required)

View Item